{"id":1399,"date":"2026-07-24T10:36:59","date_gmt":"2026-07-24T10:36:59","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.banggainesia.com\/?p=1399"},"modified":"2026-07-24T10:36:59","modified_gmt":"2026-07-24T10:36:59","slug":"pemegang-shm-di-tanjungsari-tempuh-jalur-hukum-bagaimana-nasib-non-sertifikat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.banggainesia.com\/?p=1399","title":{"rendered":"Pemegang SHM di Tanjungsari Tempuh Jalur Hukum, Bagaimana Nasib Non Sertifikat?"},"content":{"rendered":"\n

LUWUK \u2014 <\/b>Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyarankan warga terdampak eksekusi lahan di Tanjungsari, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk menempuh jalur hukum. Sebaliknya, masyarakat yang mendiami lokasi tanpa alas hak resmi, Anwar mengaku tak tahu-menahu soal itu.<\/p>\n

“Saya belum tahu kalau itu. Yang saya tahu itu yang datang sama saya, yang bawa sertifikat,” ucapnya kepada wartawan, Kamis (23\/7).<\/p>\n

Sehingga saran ke jalur hukum hanya ditekankan Anwar Hafid untuk merespons aduan warga yang mendatangi dirinya dengan legalitas yang resmi.<\/p>\n

“Jadi kalau saya, ya saya sampaikan kepada warga waktu mereka mau minta bantuan, tempuh jalur hukum. Kalau ada yang merasa haknya merasa dilanggar, karena negara ini kan negara hukum,” jelas dia.<\/p>\n

Sadar akan posisi warga awam yang kerap terintimidasi oleh proses peradilan, Anwar menyarankan agar langkah hukum masyarakat diperkuat oleh pendampingan pengacara. “Mungkin masyarakat kasihan takut, ya sebaiknya ya mereka didampingi. Dampingi kuasa hukum supaya mereka bisa menempuh itu secara hukum, kira-kira begitu,” kata dia.<\/p>\n

Sementara itu dari data lapangan yang
\nberhasil dihimpun banggainesia.com<\/i> dari ratusan kepala
\nkeluarga (KK) yang terancam eksekusi pengosongan di Tanjungsari, pemegang SHM hanya
\nmencakup 55 KK dengan total 265 jiwa. Angka ini menegaskan bahwa kelompok yang
\nmendapat “lampu hijau” pengakuan dari Gubernur sejatinya merupakan
\nminoritas di kawasan tersebut.<\/span><\/p>\n

Sebaliknya, gelombang
\npenghuni terbesar justru berada di zona abu-abu hukum. Kelompok paling dominan
\nadalah warga berstatus peminjam lahan yang mencapai 97 KK atau sekitar 438
\njiwa. Di luar itu, terdapat 39 KK (183 jiwa) yang hanya mengandalkan Surat Penyerahan,
\nSurat Pemberian, hingga Kwitansi Jual Beli dari transaksi perorangan non-SHM.<\/span><\/p>\n


<\/span><\/p>\n

Kerentanan berlanjut
\npada 29 KK (108 jiwa) yang bermukim dengan status sewa atau kontrak. Sementara
\nkondisi paling kritis menimpa 31 KK (134 jiwa) yang menempati lahan tanpa
\ndokumen keagrariaan ataupun kesepakatan tertulis alias nihil.<\/span><\/p>\n

Secara kuantitatif,
\nstruktur kepemilikan di Tanjungsari memperlihatkan ketimpangan yang tajam.
\nWarga pemukim berbasis surat pinjaman mendominasi hingga 38,6 persen dari total
\nKK dan 38,8 persen dari total jiwa. Sementara warga pemilik SHM hanya mencakup
\n21,9 persen dari total KK.<\/span><\/p>\n

Fakta ini mempertegas
\njurang pemisah antara diskursus hukum formal yang ditawarkan pemerintah dan
\nkenyataan sosial warga Tanjungsari. <\/span><\/p>\n

Tanpa sertifikat resmi di tangan, mayoritas
\npenghuni, terutama kelompok penyewa dan warga tanpa dokumen kini terancam
\nterlempar dari ruang mediasi pemerintah dan sulit mengakses bantuan hukum
\nformal.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Anwar Hafid menyarankan agar langkah hukum masyarakat diperkuat oleh pendampingan pengacara.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5909,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[38,213],"class_list":["post-1399","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-daerah","tag-luwuk","tag-tanjungsari"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blog.banggainesia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1399","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blog.banggainesia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blog.banggainesia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.banggainesia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.banggainesia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1399"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/blog.banggainesia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1399\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.banggainesia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/5909"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blog.banggainesia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1399"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.banggainesia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1399"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.banggainesia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1399"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}