Protes Debu Tambang di Morowali, Mobil Dihantam Ekskavator hingga Alat Berat Dibakar

 

MATARAPE — Aksi protes warga terkait dampak debu tambang nikel di Desa Matarape, perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, berujung rusuh, pada, Jumat, 2 Oktober 2026.

Konflik dipicu oleh aksi sekitar 50 warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Matarape yang memalang jalan hauling PT ASKON/BKR di Pos Security Jetty menggunakan dua kendaraan roda empat untuk menuntut kompensasi ganti rugi lahan serta penanganan dampak debu.

“Kehadiran PT ASKON di Matarape menjadi malapetaka, pengrusakan lahan milik masyarakat, debu hauling sampai ke pemukiman,” tegas salah satu peserta aksi.

Situasi memanas sekitar pukul 12.30 WITA ketika massa mendapati dua kendaraan yang digunakan untuk memalang jalan telah rusak setelah dihantam ekskavator milik perusahaan.

Insiden tersebut memicu aksi saling pukul yang menyebabkan dua warga bernama Rinto dan Dowir terluka, sementara seorang karyawan perusahaan bernama Yusuf mengalami luka memar pada wajah dan kepala.

Kemarahan massa berlanjut pada aksi pembakaran dan perusakan aset perusahaan. Sekitar pukul 13.30 WITA. Sebanyak tiga unit LV Hilux perusahaan dibalas dirusak massa.

Tak hanya itu, massa yang marah, membakar satu unit motor grader, serta satu unit ekskavator SANY hingga hangus.

Tak berhenti, selang beberapa jam kemudian massa bergerak ke kantor PT ASKON/BKR. Aparat kepolisian gabungan dari Polres Morowali dan Polres Konawe Utara langsung disiagakan di lokasi jetty dan kantor perusahaan untuk mencegah bentrokan susulan.

Kapolres Morowali AKBP Reza Khomeini mengimbau masyarakat untuk menahan diri. “Kami meminta kepada seluruh masyarakat di Desa Matarape agar senantiasa menahan diri, tidak mudah terpancing oleh provokasi, dan menyerahkan sepenuhnya penanganan persoalan ini kepada pihak berwenang,” imbaunya.

Meskipun demikian, warga yang dikomandoi Muhlis dan Rinto menjadwalkan aksi demonstrasi skala besar dan mendesak penghentian total seluruh aktivitas hauling PT ASKON/BKR hingga ada kepastian ganti rugi lahan dan penanganan debu.