Penjelasan Kabag Organisasi Setda Banggai Syarat dan Mekanisme Pencairan TPP ASN 2025

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten
Banggai, Ahmad Rifai S.L, S.STP.M.Si melakukan klarifikasi guna pelurusan
informasi kaitan lambat bayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN atau
tunjangan kinerja di awal 2025.

“Kami ingin memastikan bahwa informasi yang kami
sampaikan ini adalah akurat dan dapat dipahami dengan baik oleh semua
pihak,” ucap Rifai kepada pewarta, sekaligus menjawab isu miring yang beredar
di publik.

“Mengenai pemberitaan (medias online) yang beredar mengenai
keterlambatan pembayaran TPP ASN tahun 2025. Kami menghargai perhatian yang
diberikan oleh masyarakat dan media terhadap isu ini.”

Rifai menegaskan bahwa informasi mengenai TPP yang belum
dibayarkan selama tiga bulan tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan yang
sebenarnya. Menurut dia, Bagian Organisasi telah melaksanakan proses verifikasi
dan validasi yang ketat terkait dengan persyaratan pembayaran TPP.

“Untuk sebagian besar perangkat daerah yang telah
memenuhi syarat ditetapkan dan telah memperoleh rekomendasi yang kemudian
ditindaklanjuti dengan permintaan pembayaran ke Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai,” jelas dia.

Namun, demikian masih ada beberapa perangkat daerah yang
belum menyelesaikan proses verifikasi dan validasi untuk mendapatkan
rekomendasi pembayaran TPP sebagaiman ketantuan dalam surat edaran.

Ahmad Rifai S.L, S.STP.M.Si

Sesuai dengan edaran yang telah disampaikan, terdapat
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk pencairan TPP, antara lain :

Laporan Produktivitas Kinerja ASN melalui (e-kin) Laporan ini
menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja ASN dan berfungsi
sebagai dasar untuk menentukan besaran TPP yang akan diterima.

Rekapitulasi Absensi melalui (e-absensi)

“Termasuk kehadiran dan disiplin kerja ASN sangat berpengaruh
terhadap penilaian kinerja dan pencairan TPP.”

Laporan lunas pajak PBB P2, bagi ASN yang memiliki tanah dan
bangunan, laporan ini menjadi syarat penting untuk memastikan bahwa kewajiban
perpajakan telah dipenuhi.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, laporan ini
harus terhubung langsung dengan KPK untuk memastikan transparansi dan
akuntabilitas.

Selanjutnya, SPT Tahunan, bukti laporan ke Direktorat Pajak
juga diperlukan untuk memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan telah
dilaksanakan dengan baik.

Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat, Ini menjadi salah
satu syarat penting untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi
dalam pelaksanaan tugas.

“Disini Kami ingin mengingatkan bahwa apabila ada perangkat
daerah yang belum memenuhi persyaratan tersebut, maka mereka belum dapat
menerima rekomendasi pembayaran untuk bulan berjalan.”

“Kami memahami bahwa hal ini mungkin menimbulkan
ketidaknyamanan, namun kami berkomitmen untuk memastikan bahwa semua proses
dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Rifai menambahkan pembayaran TPP bulan Januari dan Februari, pencairan
sudah mulai dilakukan sebelum cuti lebaran, dengan catatan bahwa laporan dan
persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu. Pembayaran untuk bulan Maret akan
dilakukan pada bulan April, setelah semua persyaratan yang diperlukan telah
dipenuhi.

Kembali Rifai mengingatkan bahwa dalam penentuan TPP,
terdapat empat kriteria yang menjadi acuan, yaitu beban kerja, prestasi kerja,
kondisi kerja, dan kelangkaan profesi.

“Unutk sebagian besar ASN di Kabupaten Banggai memperoleh TPP
berdasarkan kriteria beban kerja dan prestasi kerja,” ucapnya.

Kedisiplinan kerja

Dalam berbagai kesempatan, Bupati dan Wakil Bupati Banggai,
serta Sekretaris Daerah, secara tegas menekankan pentingnya disiplin dan
peningkatan kinerja di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka
mengingatkan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bukan hanya sekadar
imbalan, akan tetapi juga merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan
komitmen yang ditunjukkan oleh setiap ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya.

“Dengan disiplin yang tinggi dan kinerja yang optimal,
diharapkan setiap ASN dapat berkontribusi secara maksimal dalam mewujudkan visi
dan misi pembangunan daerah,” tandas Rifai.

Oleh karena itu, Bupati dan Wakil Bupati mengajak seluruh ASN
untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas, sehingga dapat
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menciptakan lingkungan kerja
yang produktif dan harmonis.

“Kami berharap klarifikasi ini dapat memberikan
pemahaman yang lebih baik mengenai situasi yang sedang berlangsung dan
mendorong kerjasama yang lebih baik di masa mendatang,” tutup Rifai.